WALHI adalah rumah besar gerakan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan lebih dari 506 lembaga anggota dan 170 anggota individu yang tersebar di 29 provinsi, WALHI hadir sebagai kekuatan rakyat yang majemuk, lintas isu, dan lintas wilayah.
Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi WALHI dalam merawat tradisi regenerasi kepemimpinan di tingkat nasional. Di tengah dinamika politik, krisis lingkungan yang makin dalam, serta tantangan gerakan rakyat yang semakin kompleks, WALHI tetap teguh menjaga prinsip kaderisasi sebagai jantung organisasi. Regenerasi bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan mekanisme penguatan organisasi agar tetap setia pada mandat rakyat dan bumi.
Suksesi kepemimpinan WALHI adalah proses konsolidasi politik organisasi untuk memastikan arah perjuangan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan ekologis, kedaulatan rakyat, dan keberlanjutan. Setiap prosesnya dirancang untuk menjaga integritas organisasi, membangun konsensus kolektif, dan menegaskan bahwa kepemimpinan di WALHI tidak lahir dari ambisi personal, melainkan dari kepercayaan yang dibangun bersama.
Pendaftaran bakal calon Direktur Eksekutif Nasional (EN) dan Dewan Nasional (DN) dibuka pada 2–16 Juli 2025. Berbeda dengan proses pencalonan individual, dalam WALHI pencalonan hanya bisa dilakukan oleh lembaga anggota, bukan perseorangan. Ini adalah prinsip penting yang terus dijaga, bahwa kepemimpinan adalah hasil dari proses politik kolektif yang bersih.
Setiap bakal calon diwajibkan memenuhi syarat rekomendasi minimum:
-
Untuk posisi Direktur Eksekutif Nasional, harus direkomendasikan oleh minimal 48 lembaga anggota dari 5 region WALHI.
-
Untuk posisi Dewan Nasional, rekomendasi minimal datang dari 35 lembaga anggota dari 5 region.
Panitia Pengarah PNLH XIV bekerja melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen administrasi dan surat rekomendasi yang diajukan. Verifikasi ini dijalankan berdasarkan Statuta WALHI dan Surat Keputusan Panitia Pengarah PNLH XIV. Hanya mereka yang lolos verifikasi administratif yang dapat melanjutkan ke tahap uji kompetensi dan uji publik.
Setelah melalui proses yang ketat selama sepekan, Panitia Pengarah PNLH XIV WALHI menetapkan 4 bakal calon untuk posisi Direktur Eksekutif Nasional dan 7 bakal calon untuk posisi Dewan Nasional WALHI periode 2025–2029. Seluruh bakal calon adalah kader gerakan yang telah mengabdi dalam perjuangan lingkungan hidup dan keadilan ekologis selama paling sedikit lima tahun, baik melalui kerja-kerja di WALHI langsung maupun melalui lembaga-lembaga anggotanya.
Bakal Calon Direktur Eksekutif Nasional WALHI:
Bakal Calon Dewan Nasional WALHI:
Kehadiran para bakal calon ini adalah bukti bahwa WALHI berhasil menjaga keberlanjutan kaderisasi. Mereka adalah orang-orang yang telah teruji di lapangan, mengorganisasikan rakyat, melawan korporasi perusak, dan merawat nilai perjuangan. Inilah bentuk regenerasi yang setia pada watak gerakan: melahirkan pemimpin dari rahim pengorganisasian rakyat.
Setelah menetapkan bakal calon yang lolos verifikasi administratif, suksesi memasuki fase penting dalam suksesi kepemimpinan, tahapan seleksi dan pengujian. Dalam setiap prosesnya, WALHI menegaskan komitmen terhadap keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. Kepemimpinan WALHI bukan hanya diuji melalui rekam jejak, tetapi juga melalui partisipasi aktif publik gerakan dan komunitas dalam menilai arah perjuangan yang ditawarkan para calon.
-
Uji Kompetensi: Kapasitas dan Kepekaan Politik
Setiap bakal calon, baik untuk posisi Direktur Eksekutif Nasional (EN) maupun Dewan Nasional (DN), diwajibkan mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh asesor independen yang kredibel. Ini adalah upaya untuk menjamin bahwa setiap kandidat tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga integritas, kedalaman pemahaman atas isu lingkungan dan sosial, serta kepekaan terhadap arah politik ekologis nasional. Asesor tidak datang dari dalam tubuh WALHI semata, melainkan dipilih secara khusus untuk menjaga objektivitas dan kualitas pengujian.
-
Uji Publik: Membuka Panggung bagi Akuntabilitas
Uji publik menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh proses berjalan secara demokratis dan terbuka. Melalui kanal resmi WALHI, seluruh calon akan diperkenalkan secara luas, lengkap dengan profil, visi, misi, dan rekam jejak perjuangan mereka. Anggota WALHI, jaringan masyarakat sipil, komunitas akar rumput, hingga publik luas diberi ruang untuk memberikan masukan, kritik, atau bahkan pertanyaan terhadap posisi politik dan arah kepemimpinan para calon.
Langkah ini bukan hanya soal prosedur, tetapi bagian dari strategi memperkuat legitimasi kepemimpinan yang akan datang. Dengan membuka ruang partisipatif, WALHI mengajak seluruh gerakan untuk menjadi bagian dari penjaga integritas organisasi.
-
Kampanye Resmi: Menguji Gagasan dan Keteguhan Sikap
Kampanye resmi berlangsung mulai 2 Agustus hingga 5 September 2025. Di masa ini, para calon diberi ruang untuk menyampaikan gagasan, visi-misi, serta rencana aksi strategis jika terpilih. Kampanye bukan hanya ruang promosi personal, melainkan panggung uji keberanian ide, narasi perubahan, dan konsistensi arah perjuangan.
Para bakal calon diharapkan menggunakan periode ini untuk berdialog dengan anggota, membangun koneksi lintas wilayah, serta memperkuat akar legitimasi politik mereka di tengah komunitas yang mereka perjuangkan. Dalam tradisi WALHI, kampanye adalah ruang konsolidasi politik, bukan ajang pencitraan.
-
Masa Tenang dan Pemilihan Akhir: Mengukuhkan Keputusan Kolektif
Setelah kampanye, seluruh anggota memasuki masa tenang pada 6–15 September 2025. Ini adalah waktu reflektif—bukan hanya bagi calon, tetapi bagi seluruh lembaga anggota WALHI, untuk menimbang dengan jernih siapa yang paling layak dipercaya untuk memimpin organisasi.
Puncaknya adalah pemilihan dalam forum tertinggi WALHI, PNLH XIV, yang akan digelar di Pulau Sumba. Di sinilah kepemimpinan baru akan ditetapkan secara kolektif, melalui musyawarah antar lembaga anggota.
Seluruh tahapan ini dirancang agar WALHI tetap menjadi organisasi rakyat yang kuat secara ideologis, transparan secara organisasi, dan kokoh dalam menjalankan mandat gerakan. Suksesi kepemimpinan bukan soal siapa yang terpilih, tapi bagaimana prosesnya menguatkan cita-cita bersama: keadilan ekologis dan kedaulatan rakyat.