Categories
Blog Kabar

Menabung Karbon di Karst Maros-Pangkep

Oleh : Farizky Hisyam

Tahun 2019 menjadi milestone bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 3 tahun 2019 mengenai “Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep.” Selama ini manusia cenderung memandang karst dalam kawasan ekosistem esensial  layak untuk dieksploitasi. Karst dengan batugamping telah diincar sebagai bahan baku yang memasok industri semen.

Luas karst total di Maros-Pangkep sebesar 46.200 hektar. Sebesar 22.800 hektar dari kawasan karst itu merupakan bagian dari Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (Ahmad dan Hamzah, 2016). Karst yang berada di luar kawasan konservasi (sekitar 23.200 hektar) itulah yang ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial. Dari laporan akhir tahun 2018 Walhi Sulawesi Selatan, tercatat 24 perusahaan memiliki izin usaha di Kecamatan Tandong Tallasa, Kabupaten Pangkep sedangkan 32 perusahaan pertambangan beroperasi di Kabupaten Maros.

Pada tahun yang sama, Sulawesi Selatan melakukan progres yang patut diapresiasi dengan ditandatanganinya nota kesepahaman pembangunan rendah karbon (PRK) dengan yang selaras dengan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024. Dalam nota itu disepakati bahwa Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan target penurunan emisi sebesar 5,6% dari bisnis yang berjalan seperti biasanya pada 2030, mencakup bidang berbasis lahan, energi, dan pengelolaan limbah (ICCTF, 2019). Dengan tonggak sejarah yang dicapai di tahun 2019 itu, baik Peraturan Daerah maupun nota yang telah disepakati, seharusnya sejalan dalam mencapai tujuan melindungi karst Maros-Pangkep sekaligus mengurangi kadar karbondioksida (CO2) dalam PRK.

Peran karst dan iklim telah didiskusikan dalam sejumlah forum internasional (Cahyadi, 2010). Pada tahun 1990-1994 diagendakan program UNESCO/IUGS IGCP 299 dengan tema “Geologi, Iklim, Hidrologi dan Formasi Karst”. Program ini dilanjutkan dengan UNESCO/IUGS IGCP 379 yang bertemakan “Karstifikasi dan Siklus Karbon” pada tahun 1995-1999. Dari forum tersebut, diketahui bahwa karst merupakan bagian yang tidak bisa terpisah dari siklus karbon.

Mitigasi dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim didefinisikan oleh Program Lingkungan PBB sebagai upaya untuk mengurangi sekaligus mencegah emisi GRK, khususnya karbondioksida, di atmosfer dalam jangka waktu panjang. Dalam perjalanannya, upaya yang dapat dilakukan dalam memitigasi perubahan iklim adalah penangkapan dan penyimpanan karbon. Artinya, karbondioksida yang ada di atmosfer akan ditangkap dan selanjutnya disimpan dalam jangka waktu lama di suatu medium. Salah satunya adalah melalui proses pembentukan karst (karstifikasi).

Karenanya, dalam tulisan ini akan diulas mengenai peran karst Maros-Pangkep beserta jumlah karbon yang dapat ditangkap oleh sistem esensial karst Maros-Pangkep dalam upaya mengurangi karbondioksida sebagai gas rumah kaca (GRK) di atmosfer.

Karst merupakan bentang lahan dengan batuan yang mudah larut (IUCN, 2008), khususnya batuan karbonat, yang dicirikan dengan keberadaan goa dan sistem aliran air bawah tanah di dalamnya. Untuk terbentuk bentang alam karst diperlukan syarat berupa batuan karbonat tebal dengan rekahan-rekahan, serta curah hujan tinggi. Dalam perkembangan selanjutnya, pembentukan karst melibatkan tiga siklus, yaitu siklus karbon, kalsium, dan air serta interaksi tiga sistem, di antaranya atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Pergerakan kulit Bumi yang berlangsung terus-menerus menyebabkan batugamping mengalami tekanan hingga timbul rekahan-rekahan. Air hujan yang menyusup akan melarutkan dinding rekahan, memperluas hingga terbentuk goa. Batugamping mudah sekali larut, khususnya melalui air hujan yang bersifat asam lemah.

Air hujan bereaksi dengan karbondioksida (CO2) di atmosfer sehingga terbentuk asam lemah yang dikenal asam karbonat (H2CO3). Asam ini bersifat tidak stabil sehingga begitu terbentuk dan mencapai permukaan tanah, akan terurai menjadi ion hidrogen (H+) dan ion bikarbonat (HCO3). Selanjutnya, ion hidrogen bereaksi dengan mineral-mineral dalam batugamping, yaitu kalsium karbonat (CaCO3). Ion hidrogen akan menggantikan ion kalsium (Ca2+) sehingga terbentuk ion bikarbonat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa  terdapat dua asal molekul ion bikarbonat, yaitu dari air hujan dan dari pelarutan batugamping. Selanjutnya, karbondioksida, asam bikarbonat, dan ion hidrogen akan terakumulasi ke permukaan mineral. Setiap pelarutan 1 molekul mineral batugamping akan memproduksi dua molekul ion bikarbonat serta menyerap satu molekul karbondioksida dari atmosfer. Umumnya, setiap pelarutan satu ton batugamping akan menyerap 120 kilogram karbondioksida dari atmosfer maupun dari material organik yang mengalami pembusukan (Haryono, 2009). Inilah peran penting karst dalam melakukan penangkapan karbondioksida dari atmosfer.

Peran vital karst Maros-Pangkep sebagai penangkap gas karbondioksida di kawasan tropis, khususnya Sulawesi Selatan sangatlah penting. Sebab, wilayah Sulawesi Selatan dilalui oleh Daerah Konvergensi Antar Tropis (DKAT), yaitu daerah pertemuan dua angin pasat di atas ekuator (Cahyadi, 2010). Angin pasat bertiup dari 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan yang masing-masing menuju wilayah ekuator. Selain menimbulkan hujan lebat, DKAT juga memungkinkan gas karbondioksida maupun GRK lainnya dari lintang subtropis akan ikut mengalir bersama pergerakan udara ke wilayah ekuator (Haryono, 2011).

Balasz (1971) dalam Haryono (2011) telah melakukan proses pengambilan sampel dan pengukuran parameter tersebut di wilayah karst Maros. Untuk menghitung jumlah karbondioksida yang mampu ditangkap selama pelarutan karst diperlukan data berupa curah hujan, laju penguapan, dan konsentrasi kalsium karbonat yang terlarut di air yang diperoleh dari sampel sumber air di karst. Dari ketiga parameter ini akan diperoleh laju pelarutan karst.

Dari perhitungan diperoleh bahwa laju pelarutan karst di karst Maros sebesar 83 m3/tahun/km2. Nilai ini sedikit di atas nilai rata-rata pelarutan karst nasional, yaitu 82,9 m3/tahun/km2. Dengan fakta bahwa luas karst Maros di kawasan ekosistem esensial sebesar 24.413 hektar serta berat jenis batugamping sebesar 2.640 kg/m3, diperoleh data bahwa laju pelarutan karst di wilayah tersebut setiap tahunnya sebesar 6.419,25 ton karbon atau setara dengan 23.537,26 ton gas karbondioksida. Tentunya, nilai ini akan bertambah apabila melibatkan seluruh wilayah karst Maros-Pangkep di Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung yang luasnya 43.750 hektar, yaitu menyerap karbon 11.503,8 ton atau setara dengan 42.180,6 ton per tahun. Nilai ini belum termasuk porsi karbondioksida yang ditangkap melalui proses fotosintesis oleh vegetasi yang berada di kawasan karst Maros-Pangkep. Perkiraan cadangan karbon dari vegetasi di kawasan karst tersebut berkisar 74.29-244,82 ton per hektar (Berita Satu, 23 April 2016).

Perlindungan kawasan karst Maros-Pangkep akan sejalan dengan program yang dicanangkan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tentang pembangunan berkarbon rendah. Dari penjelasan sebelumnya, karst sebagai kawasan ekosistem esensial tersebut mampu dijadikan sebagai mitigasi perubahan iklim.

Berdasarkan aplikasi Indonesia Climate Data Explorer – PINDAI emisi tahunan di Sulawesi Selatan tahun 2010 merupakan yang tertinggi di Pulau Sulawesi, mencapai 13,85 MtCO2e (mega ton karbondioksida ekivalen) yang bersumber dari energi, transportasi, dan industri. Sementara itu, dengan mengecualikan serapan karbon oleh vegetasi, kawasan ekosistem esensial karst Maros-Pangkep mampu menyerap 6.419,25 ton karbon atau 23.537,26 ton gas karbondioksida per tahun melalui proses pelarutan batuan karbonat.

Apabila dibandingkan dengan jumlah karbondioksida yang diserap oleh pelarutan karst, nilai emisi karbon Sulawesi Selatan jauh lebih besar. Namun, upaya pelestarian kawasan karst sebagai daerah tangkapan karbon akan membantu meringankan target ambisius pemerintah setempat yang mencanangkan penurunan emisi sebesar 5,6%.

Kita juga tidak boleh melupakan bahwa melestarikan karst juga tidak hanya mengenai masalah serapan karbon, melainkan juga ketahanan air bersih di kawasan penyangga karst. Simulasi yang dilakukan terhadap prediksi iklim di Indonesia berdasarkan data tahun 1961-1990 oleh Hulme dan Sheard, 1999 (Case dkk., 2007) menunjukkan adanya perubahan pola hujan di wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan. Telah terjadi penurunan curah hujan di wilayah selatan Indonesia hingga 15%. Hal ini diperparah dengan fenomena El Niño yang menyebabkan bencana kekeringan di Indonesia lebih sering terjadi. Padahal, syarat utama untuk pembentukan karst adalah ketersediaan air hujan yang melimpah sebagai medium pelarutan.

Sebagai adaptasi terhadap perubahan iklim yang ditandai dengan perubahan pola curah hujan di kawasan Maros-Pangkep beserta kawasan penyangganya, maka kawasan ekosistem esensial karst berperan sebagai tandon sekaligus pemasok kebutuhan air di wilayah tersebut. Kehilangan karst akan menyebabkan air hujan melimpas secara langsung di permukaan sehingga menimbulkan banjir dan erosi di musim penghujan. Sebaliknya di musim kemarau, terjadi kekeringan karena tidak ada lagi batuan karbonat yang menyimpan air di bawah tanah.

Dengan demikian, pelestarian kawasan ekosistem esensial karst Maros-Pangkep merupakan sebuah keniscayaan apabila ingin mencapai target pertumbuhan rendah karbon sekaligus memitigasi perubahan iklim.

Categories
Blog Kabar

Perlindungan Environmental Human Rights Defender Ehrd Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Oleh : Evan Samuel Grigorius

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi dan negara hukum. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Selain itu, Indonesia juga menganut sistem Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945. Dengan struktur susunan konstitusi sebagaimana dimaksud, nyatanya Indonesia masih kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Kesenjangan das sollen das sein hukum di Indonesia, sebagai produk dari demokrasi, masih dapat dikatakan senjang.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, harus siap menerima konsekuensi logis dari demokrasi itu sendiri. Menurut pendapat dari Aristoteles, demokrasi tanpa kekuatan hukum yang mengikat, dapat membuat negara menjadi korban politik oleh kekuatan massa. Pendapat tersebut secara nyata terjadi hari ini, produk pemimpin dari proses demokrasi kita, tidak mampu untuk menjalankan kewajiban yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan yang ada, bahkan melanggar ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan. Hasil dari kekuatan massa yang terakumulasi dalam Pemilihan Umum 2019 hari ini secara jelas menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang ada, disebabkan penegakan hukum yang lemah.

Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki konsekuensi logis tersendiri atas sistem tersebut. Sistematika negara hukum merupakan sebuah sistem yang menuju tatanan supra – struktur dan infra – struktur kelembagaan tertib hukum. Berdasarkan pemikiran tersebut, secara langsung diperlukan sebuah proses law making dan law enforcing yang optimal dan pro – lingkungan dalam isu ini. Dengan sistem seperti ini, diharapkan proses demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa menciptakan negara sebagai korban politik massa banyak dengan menjadikan hukum sebagai pengikat bernegara. Namun, pada kenyataanya hari ini, hukum tidak dapat mengendalikan tindakan korporat – kapitalistik yang merusak lingkungan hidup dan merugikan mayarakat umum, sistematika negara hukum yang justru menjadi garda terdepan dalam mencegah efek negatif dari kekuatan massa banyak demokrasi, bahkan mulai memiliki kekuatannya dalam mengendalikan hukum, misalnya pembentukan Omnibus Law dimana sangat menguntungkan pihak korporat dan merugikan pekerja.

Keadaan buruk tersebut direfleksikan terhadap terjadinya ecocide[1] di Indonesia. Pada kurun waktu September 2019, kebakaran hutan dan lahan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah sempat mengalami kepungan uap asap dari kejadian tersebut sehingga sekurang – kurangnya sempat menyebabkan diliburkannya sekolah dasar di lokasi tersebut selama 2 (dua) minggu. Selain itu, terdapat kasus lain ketika minyak mentah milik Pertamina tumpah di pesisir pada Minggu, 21 Juni 2019, akibat dari kejadian oil spill ini, terjadi pencemaran terhadap pohon mangrove, daya dukung lingkungan terhadap ekonomi nelayan juga terpengaruh dengan menjauhnya ikan – ikan hingga jaring nelayan yang terkena minyak. Bahkan diketahui dalam data yang disajikan oleh Indonesian Center for Environmental Law (selanjutnya disebut ICEL) dalam kurun waktu 2014 – 2018, kurang lebih terdapat total kerugian lingkungan hidup sebesar Rp. 2.718.734.023.400,- (dua triliun tujuh ratus delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh emat juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan dari total kerugian lingkungan hidup tersebut, kurang lebih terdapat kerugian yang bersifat ekologis sebesar Rp. 902.028.033.300,- (sembilan ratus milyar dua puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) . Keadaan ini menggambarkan bagaimana ecocide masih berlangsung dan merusak ekosistem di Indonesia.

Dengan kekacauan yang terjadi terhadap lingkungan hidup dan ekosistem di Indonesia, Environmental Human Rights Defender (selanjutnya disebut EHRD) diperlukan sebagai gerakan ekstra – parlementer. Merefleksikan peristiwa dan kejadian pengerusakan lingkungan di Indonesia, mengandalkan pemerintah saja dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup dan ekosistem di Indonesia adalah utopis. Partisipasi masyarkat dibutuhkan dalam menangani isu lingkungan hidup dan ekosistem, pada akhirnya sistem demokrasi dibentuk sebagai upaya kekuatan masyarakat terhadap pemerintahannya, maka dari itu perlawanan dan pengawasan dengan instrumen EHRD merupakan solusi yang tepat dalam kasus ini, mengingat keterlambatan atau ketidakmampuan respon pemerintah  atau korporat terhadap isu lingkugan hidup dan ekosistem. Tentunya dengan perancangan strategis pergerakan di masa depan yang terarah dan revolusioner, EHRD dapat menjadi agen utama dalam pemulihan lingkungan hidup dan ekosistem di Indonesia. EHRD akan menjadi harapan bagi Indonesia untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan menjaga daya dukung lingkungan agar tetap optimal.

Perlindungan terhadap EHRD pada hari ini harus dapat menghadapi aparatus – aparatus negara. Dalam menjadi aktivis, sudah menjadi resiko apabila harus berhadapan dengan aparatus represif negara dan aparatus ideologis negara demi menjaga status quo pemerintah – korporat. Aparatus represif negara merupakan aparat negara yang mempertahankan status quo dengan cara kekerasan, misalnya angkatan bersenjata, sedangkan aparatus ideologis negara merupakan aparat negara yang mempertahankan status quo dengan cara agitasi dan propaganda, misalnya guru atau dosen. EHRD agar dapat terlindungi secara menyeluruh, sekurang – kurangnya diwajibkan mampu berhadapan dengan dua perangkat tersebut. Kedua perangkat tersebut bahkan harus mampu EHRD agitasi dan propaganda kembali karena kedua perangkat tersebutlah yang sebenarnya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah yang keadaanya hari ini sedang dikuasai oleh kaum korporat.

Penguasaan terhadap kedua aparat tersebut memungkinkan reproduksi masyarakat korporat ekstraktif dan eksploitatif. Satu hal yang perlu diketahui oleh kelompok EHRD, bahwasannya mereka harus memahami minimal pemikiran Louis Althusser mengenai sudut pandangnya dalam melihat kemampuan reproduksi kaum korporat (kapitalistik). Louis Althusser dalam memandang hal tersebut, dapat membedah bahwasannya negara memang sudah menjadi inang bagi kaum kapitalistik untuk bereproduksi demi menjaga kepastian sebuah kelas penindas terhadap kaum pekerja. Satu hal pasti yang harus dipahmi oleh kelompok EHRD, pemikiran Louis Althusser yang telah menua tersebut nyatanya masih relevan dalam kehidupan hari ini, namun ada hal menarik dari pemikiran tersebut, selain kaum pekerja yang menjadi korban, hari ini terdapat korban lainnya yakni lingkungan hidup dan ekosistem yang daya dukung kehidupannya dibuat mati (ecocide). Maka dari itu, penyatuan basis antara pekerja dan EHRD harus segera dilaksanakan karena memiliki satu musuh yang sama yakni kaum korporat ekstraktif dan eksploitatif, mengingat kaum korporat tersebut memiliki akses atas pengendalian kedua aparatus. Solidaritas antar pekerja dan EHRD secara tidak langsung dapat meningkatkan kemungkinan bertahan hidup dari gempuran kedua aparatus tersebut.

Kesadaran akan lingkungan hidup dan ekosistem dengan daya dukung kehidupan tinggi perlu ditingkatkan. Dalam paragraf awal, kemampuan pemahaman orang Indonesia terhadap HAM masih tidak optimal. Pada umumnya, HAM bagi orang Indonesia dianggap cukup mengenai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berkaitan dengan hal tersebut, bukan barang baru apabila orang Indonesia masih kurang ‘melek’ terhadap isu lingkungan hidup dan ekosistem, tetapi reaktif terhadap isu penculikan aktivis atau pemecatan buruh karena memang pada dasarnya orang Indonesia, bahkan aktivis yang ada hari ini, mungkin belum menganggap bahwa isu lingkungan hidup dan ekosistem merupakan pelanggaran HAM. Perlu disebarluaskannya ideologi berpikir EHRD supaya terbentuk dengan mantap esensinya dan eksistensinya di Indonesia.

Pelanggaran HAM atas perusakan lingkungan hidup dan ekosistem dari sudut pandang hukum positif Indonesia sudah diatur, namun kesenjangan das sollen das sein yangdisebabkan dominasi faktor sistem demokrasi korporat eksploitatif dan ekstraktif membuat sistem negara hukum ditembus.  Sebagaimana diatur dalam konstitusi pada Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, selain itu apabila kita membaca dan memahami Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), UUPPLH memiliki politik hukum untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup agar manusia berkembang dan bekerjasama dengan lingkungannya. Bahkan dalam Pasal 74 UUPPLH diwajibkan untuk sebuah Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya apabila berkaitan dengan sumber daya alam, dimana dalam hal ini UUPPLH mengakui lingkungan hidup dan ekosistem merupakan HAM untuk semua dan wajib untuk diperjuangkan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, kesulitan perlindungan terhadap EHRD tidak terletak pada sistem negara hukum di Indonesia melainkan pada sistematika penguasaan akses demokrasi oleh kaum korporat eksploitatif dan ekstraktif. Tergambar dan terbukti teori Louis Althusser bahwasannya dengan penguasaan atas aparatus ideologis dan aparatus represif, sistem hukum yang memuat ketentuan pidana penjara sekalipun tidak mempan untuk menghantam korporat eksploitatif dan ekstraktif untuk dijebloskan masuk dalam liang penjara. Maka dari itu, EHRD di Indonesia dapat mengambil peran pelopor perlawanan ecocide di Indonesia sebagai inisiator penyadaran lingkungan hidup dan ekosistem di Indonesia sebagai perlawanan terhadap aparatus ideologis negara, advokasi terhadap aktivis lingkungan di Indonesia atau aksi jalan sebagai perlawanan terhadap aparatus represif negara, dan penguatan basis dengan kelompok lain yang juga kontra terhadap korporat ekstraktif dan eksploitatif misalnya kelompok pekerja Indonesia yang juga sedang ditindas dengan keberadaan Omnibus Law.


  • [1] Ekosida (ecocide) merupakan sebuah tindakan perusakan lingkungan yang mempengaruhi ekosistem sehingga menyebabkan kerugian bagi manusia. Dalam hal ini perusakan tersebut menimbulkan sebuah efek yang membuat daya dukung kehidupan manusia menurun drastis, seperti daya dukung lingkungan untuk pangan, daya dukung lingkungan untuk oksigen, kesimpulannya perusakan sebuah ekosistem yang telah terbentuk antar daya dukung lingkungan dan manusia, dimana kerusakan dari ekosida menyebabkan daya dukung lingkungan kepada manusia tersebut terhambat atau bahkan berakhir.
Categories
Blog Kabar

Ekofeminisme dan Perlawanan Nirkekerasan Srikandi Kendeng terhadap Pembangunan yang Menindas

Oleh: Gracesiane Jaklyn K.

Pembangunan sejatinya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kebutuhan masyarakat setempat menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan. Namun apabila proyek pembangunan yang ada justru menindas masyarakat setempat dan membawa dampak buruk lainnya, lantas menjadi wajar untuk mempertanyakan, untuk meningkatkan “taraf hidup” siapa pembangunan tersebut dilakukan?

Esai ini akan membahas tentang perjuangan nirkekerasan yang dilakukan oleh para perempuan di Kendeng untuk menyelamatkan lingkungan dan masyarat lokal dari pembangunan yang justru membawa petaka bagi hidup mereka. Pembangunan yang dimaksud adalah proyek pembangunan yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat, namun pembangunan yang berorientasi pada keuntungan (profit) pihak tertentu. Dalam mengkaji keterkaitan antara perempuan dan alam, penulis akan menggunakan teori ekofeminisme yang percaya pada kaitan antara alam dan perempuan sebagai pihak yang tertindas dari sistem kapital patriarkal.

Pemilihan topik ini didasarkan pada keresahan penulis terhadap pandangan publik yang lebih sering memberikan sorot perhatian pada kerusakan lingkungan saja sebagai dampak buruk dari pembangunan. Padahal, apabila dicermati lebih lanjut, ada dimensi gender dalam kasus ini yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Perempuan menjadi salah satu korban opresi pembangunan, dimana taraf hidup mereka tidak ditingkatkan, namun justru dieksploitasi. Selain itu, penulis juga ingin menekankan bahwa tidak selamanya perlawanan harus ditempuh dengan cara-cara kekerasan, namun bisa dengan cara-cara nirkekerasan. Oleh karena itu, penulis ingin membahas mengenai perlawanan nirkekerasan yang dilakukan oleh para perempuan Kendeng dan terbukti lebih efektif daripada perlawanan yang melibatkan kekerasan.

Pembangunan dan Kekerasan terhadap Perempuan

Aktor yang memiliki kepentingan tertentu dalam suatu proyek pembangunan berperan layaknya pahlawan yang siap membantu masyarakat setempat dengan cara melakukan pembangunan.[1] Namun pada realitanya, tujuan utama dari pembangunan tersebut adalah untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeksploitasi sumber daya setempat dan mengatasnamakannya sebagai proyek pembangunan. Penolakan masyarakat setempat pada proyek pembangunan bukan berarti mereka menolak untuk ditingkatkan taraf hidupnya, melainkan untuk melindungi alam mereka. Mereka merasa bahwa hidup berdampingan dan bergantung pada alam saja, tanpa adanya pembangunan, tetap dapat menjamin kehidupan mereka dengan baik.

Dampak buruk dari pembangunan yang hanya berorientasi pada keuntungan tidak berhenti pada kerusakan lingkungan saja, namun juga peningkatan risiko kekerasan terhadap perempuan. IUCN mencatat bahwa industri ekstrasi dan agribisnis berskala besar dapat berakibat pada peningkatan ketidaksetaraan dan kekerasan berbasis gender.[2] Perempuan menjadi pihak yang paling rentan dan terdampak dalam kasus ini. Hal ini disebabkan karena aktivitas perempuan di masyarakat lokal berkaitan erat dengan alam, seperti mencari air, bahan makanan, dan bahan bakar memasak. Pembangunan yang merusak lingkungan akan sangat menyulitkan perempuan dalam mengakses kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Hilangnya akses perempuan untuk memenuhi kebutuhan rumahnya yang diperoleh dari alam berujung pada ketergantungan mereka pada suami atau figur laki-laki lain untuk memenuhi kebutuhan. Ketergantungan inilah yang kemudian dapat meningkatkan risiko kekerasan gender terhadap perempuan. Di dunia yang patriarki, situasi tersebut menempatkan perempuan di posisi yang tidak berdaya dan dianggap sebagai pihak yang harus memerlukan laki-laki untuk sekadar bertahan hidup. Dampaknya, perempuan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan karena laki-laki merasa dirinya memiliki kekuasaan yang lebih dan berhak melakukan apa saja terhadap perempuan yang dianggapnya lebih rendah dan lemah.

Perlawanan Nirkekerasan Srikandi Kendeng dan Pandangan Ekofeminisme

Pada Januari 2017, para perempuan Kendeng melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah dan mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti berjuang sampai pabrik semen berhenti beroperasi sepenuhnya. Empat bulan setelahnya, sebanyak sembilan petani melakukan aksi semen kaki dalam kotak kayu di depan Istana Merdeka. Sembilan petani tersebut merupakan para perempuan dari Blora, Rembang, Pati, Kudus, dan sekitarnya yang menolak adanya proyek tambang dan pembangunan pabrik semen yang dapat merusak alam Pegunungan Kendeng. Namun jauh sebelum itu, perjuangan mereka dan masyarakat setempat untuk menolak pembangunan tambang dan pabrik semen sebenarnya sudah dimulai.

Pegunungan Kendeng merupakan pegunungan karst yang membentang dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah hinggah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pegunungan ini menyimpan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih yang sejak lama menghidupi para petani di daerah Rembang, Blora, Pati, hingga Grobogan.[3] Konflik muncul saat PT Semen Gresik mendapat izin dari Pemda Kabupaten Pati untuk mendirikan kawasan industri dan penambangan di tahun 2006. Warga yang tidak setuju akan aktivitas pertambangan ini akhirnya membawa kasus ini ke pengadilan dan dinyatakan menang pada tahun 2009. Setelah itu, Rembang menjadi daerah sasaran selanjutnya untuk membangunan kawasan pertambangan dan pabrik. Warga setempat juga melakukan penolakan dan berhasil memenangkan kasus yang diumumkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2016.[4]

Pertambangan dan pembangunan pabrik semen memiliki dampak kerusakan lingkungan di Kendeng yang sangat besar. Daerah Rembang terancam kehilangan 109 mata air, rusaknya 49 goa dan 4 sungai bawah tanah, dan 58.368 hektar lahan terancam kekurangan air akibat pertambangan. Sedangkan di Pati, aktivitas pertambangan akan berdampak pada hilangnya 110 mata air, 9 ponor, dan 30 goa.[5] Watu Putih sendiri juga merupakan sumber air yang digunakan untuk membantu menunjang kebutuhan air oleh PDAM Blora dan Rembang. Selain itu, kaki Pegunungan Kendeng juga menjadi tempat tinggal bagi orang Samin, yaitu mereka yang menggantungkan seluruh kehidupan mereka pada alam dan memilih untuk menjauhi modernisasi. Sehingga perusakan alam sama saja dengan merenggut tempat tinggal orang Samin dan mempersulit kehidupan mereka yang menjadikan alam sebagai pusat utama kehidupan mereka.

Para perempuan Kendeng memiliki peran penting dalam penghidupan keluarganya, seperti mencari air, memasak, mencuci, bercocok tanam, dan berternak. Aktivitas tersebut sangat berkaitan dengan alam Pegunungan Kendeng, apalagi yang berhubungan dengan kebutuhan air, mengingat pegunungan ini memiliki sumber mata air yang melimpah. Teori ekofeminisme melihat adanya keterkaitan antara perusakan lingkungan dengan kekerasan patriarkal terhadap perempuan dan alam. Ekofeminisme menerjemahkan eksploitasi alam sebagai eksploitasi terhadap tubuh perempuan.[6] Hal tersebut karena alam dan perempuan sama-sama memiliki fungsi produksi dan reproduksi. Layaknya alam, aktivitas perempuan tidak hanya terbatas pada aktivitas konsumsi saja, namun juga memastikan bahwa segala sesuatu dapat tumbuh.[7] Dalam sistem kapital patriarkal, alam dan perempuan dianggap sebagai obyek pasif dan tidak produktif sehingga diperlukan pembangunan untuk dapat meningkatkan nilai produktivitas secara kapital. Dengan begitu, sistem ini menganggap alam dan perempuan sebagai obyek yang dapat digunakan dan layak untuk dieksploitasi.[8]

Ekofeminisme melihat pembangunan dalam kasus ini sebagai salah satu bentuk dari maskulinitas yang mengopresi perempuan dan alam. Hal ini dibuktikan dengan adanya kapitalisasi dan eksploitasi tubuh perempuan dan alam yang terjadi secara bersamaan sebagai upaya untuk melanggengkan dominasi kekuasaan melalui pembangunan.[9] Hak dan kesejahteraan perempuan merupakan hal yang tidak penting karena tujuan mereka hanyalah untuk melakukan akumulasi modal dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Kasus Kendeng menjadi salah satu contoh proyek maskulin yang mengatasnamakan “pembangunan” dan berujung pada kekerasan terhadap alam dan perempuan.[10]

Sebagai pihak yang paling terdampak dari adanya pembangunan, sudah sewajarnya perempuan menjadi pihak terdepan dalam melakukan perlawanan. Dalam kasus ini, para perempuan Kendeng menjadi ujung tombak perlawanan dengan melakukan berbagai macam protes nirkekerasan yang ditujukan untuk perusahaan semen dan pemerintah. Bagi mereka, Pegunungan Kendeng adalah ibu yang sudah menjaga dan menghidupi mereka, dan mereka sebagai anak-anaknya memiliki kewajiban untuk melindunginya dari serangan penghancuran tambang.[11] Hal ini sejalan dengan pandangan Ekofeminisme Kultural yang percaya bahwa perempuan memiliki hubungan yang lebih intim dengan alam dan oleh karena itu asosiasi perempuan dengan alam harus terus didorong.[12]

Mengapa Nirkekerasan?

Dalam upaya perlawanannya, para perempuan Kendeng memilih untuk menggunakan cara-cara nirkekerasan. Mereka melakukan aksi unjuk rasa secara damai, melakukan aksi semen kaki dalam kotak kayu sambil melantunkan nyanyian, hingga melakukan pertunjukan teatrikal. Dalam studi nirkekerasan, terdapat dua tradisi nirkekerasan, yaitu idealis dan pragmatis. Nirkekerasan idealis percaya bahwa aksi nirkekerasan dilakukan karena alasan etis dan kepercayaan atas kesatuan, serta memiliki tujuan untuk menjadikan lawan sebagai kawan untuk dapat mencapai kepentingan bersama. Sedangkan nirkekerasan pragmatis meluhat bahwa aksi nirkekerasan dilakukan karena itu merupakan cara paling efektif yang tersedia dan bertujuan untuk mengalahkan lawan dan memenangkan konflik.[13] Dari sini dapat dilihat bahwa perlawanan yang dilakukan oleh para perempuan Kendeng adalah perlawanan kekerasan pragmatis, yang mana tujuan utamanya adalah untuk mendorong keluar perusahaan tambang dan pabrik semen keluar dari wilayah mereka.

Selain melindungi alam, perlawanan ini juga bertujuan untuk memperjuangkan kehidupan masyarakat Kendeng. Proyek pertambangan dan pembangunan pabrik tidak hanya merusak lingkungan, namun juga berdampak buruk bagi kesehatatan masyarakat. Gas yang dihasilkan dari hasil pembakaran batu bara dengan suhu yang tinggi mengandung bahan-bahan beracun yang apabila terhirup dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Keselamatan dan kehidupan masyarakat Kendeng menjadi salah satu hal utama yang diperjuangkan dan oleh karena itu perlawanan nirkekerasan merupakan hal yang paling efektif untuk dilakukan. Penggunaan perlawanan yang sarat akan kekerasan tidak menjadi pilihan karena hal tersebut hanya akan mengancam keselamatan dan kehidupan mereka lebih lagi. Dapat dibayangkan apabila sampai terjadi perlawanan dengan aksi kekerasan, korban akan berjatuhan dan dengan begitu keselamatan serta kehidupan masyarakat yang diperjuangkan justru tidak dapat terjamin.

Kesimpulan

Proyek maskulinitas yang mengatasnamakan “pembangunan” menjadikan alam dan perempuan sebagai pihak yang paling terdampak. Menurut ekofeminisme, eksploitasi alam sama dengan eksploitasi perempuan, dan oleh karena itu perlawanan terhadap pembangunan yang justru merugikan alam dan masyarakat setempat—khususnya perempuan—perlu dilakukan. Ekofeminisme percaya bahwa perempuan sebagai pihak yang paling terdampak dan memiliki hubungan yang lebih intim dengan alam dapat menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan. Dan dalam kasus ini, perlawanan yang dilakukan merupakan perlawanan nirkekerasan pragmatis sebagai hal yang paling efektif yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan keluar dari wilayah mereka serta menghentikan operasi pertambangan secara menyeluruh dan menerus.


  • [1] Andrea Cornwall, Elizabeth Harrison, and Ann Whitehead, Feminism in Development: Contradictions, Contestations, and Challenges (London, United Kingdom: Zed Books Ltd, 2007)).
  • [2] IItzá Castañeda Camey et al., “Gender-Based Violence and Environment Linkages: The Violence of Inequality” (Gland, Switzerland: IUCN, 2020), pp. 1-246).
  • [3] “Mengenal Pegunungan Karst Dari Petani Kendeng” (Kumparan, 8 Mei 2017), https://kumparan.com/kumparannews/mengenal-pegunungan-karst-dari-petani-kendeng).
  • [4] Siti Maimunah, “Kendeng, Perempuan & Pembangunan Yang Memiskinkan” (INDOPROGRESS, 23 Mei 2017), https://indoprogress.com/2017/05/kendeng-perempuan-pembangunan-yang-memiskinkan/).
  • [5] ibid
  • [6] “What Is Ecofeminism?,” Women and Life on Earth, diakses pada 20 Maret 2020, http://www.wloe.org/what-is-ecofeminism.76.0.html).
  • [7] Annisa Innnal Fitri and Idil Akbar, “Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme Di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen,” Jurnal Ilmu Pemerintahan 3, no. 1 (April 2017): pp. 83-102).
  • [8] Vandana Shiva, Staying Alive: Women, Ecology, and Survival in India (New Delhi, India: KALI FOR WOMEN, 1988)).
  • [9] “Politik Rahim Perempuan Kendeng Menolak Tambang Semen” (Jurnal Perempuan, 23 September 2014), https://www.jurnalperempuan.org/blog/dewi-candraningrum-politik-rahim-perempuan-kendeng-menolak-tambang-semen).
  • [10] Annisa Innnal Fitri and Idil Akbar, “Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme Di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen,” Jurnal Ilmu Pemerintahan 3, no. 1 (April 2017): pp. 83-102).
  • [11] Annisa Innnal Fitri and Idil Akbar, “Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme Di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen,” Jurnal Ilmu Pemerintahan 3, no. 1 (April 2017): pp. 83-102).
  • [12] Kathryn Miles, “Ecofeminism,” Britannica, diakses pada 20 Maret 2020, https://www.britannica.com/topic/ecofeminism/Ecofeminisms-future).
  • [13] Diah Kusumaningrum, “The Use of Nonviolence in Differen Power-Relations Settings”, 2016.